You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ahok Minta DPRD Buat Pansus Penyerahan LHP BPK
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Ahok Minta DPRD Buat Pansus Penyerahan LHP BPK

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta agar DPRD DKI Jakarta juga membentuk  Panitia Khusus (Pansus) terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Anggaran DKI Jakarta tahun 2014.

Yang perlu dipansuskan adalah kenapa tiba-tiba penyerahan buku itu tidak ke gubernur dan gubernur tidak dikasih waktu menyampaikan sambutan (paripurna). Ini harus dibuat pansus, harus diteliti siapa yang main

Menurut Ahok, Pansus perlu dibentuk karena BPK tidak menyerahkan LHP sesuai dengan prosedur. Seharusnya LHP diserahkan BPK kepada DPRD DKI dan Pemprov DKI saat rapat paripurna. Namun BPK hanya menyerahkan LHP kepada DPRD, sedangkan Pemprov DKI diserahkan terpisah.

"Saya sudah bilang ke teman-teman Pansus BPK, yang perlu dipansuskan adalah kenapa tiba-tiba penyerahan buku itu tidak ke gubernur dan gubernur tidak dikasih waktu menyampaikan sambutan (paripurna). Ini harus dibuat pansus, harus diteliti siapa yang main," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (18/8).

Ahok Apresiasi Pembentukan Pansus LHP BPK

LHP yang seharusnya diserahkan ke gubernur, justru diberikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Saifullah di ruang kerjanya. Sebelumnya penyerahan LHP BPK selalu berbarengan antara DPRD dan Pemprov DKI dalam rapat paripurna.

"Itu kan menyalahi undang-undang. Harus dibuat Pansus kenapa buku dikasih ke Sekda tanpa kuasa dari saya. Makanya di seluruh Indonesia yang paling aneh hanya Jakarta tahun ini, sebelum-sebelumnya tetap menerima satu buku untuk eksekutif dan satu buku untuk legislatif. Pansus harusnya mengarah ke situ," ucapnya.

Menurut Ahok, dalam pemerintahan daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif. Berbeda dengan pemerintah pusat yang terpisah antara DPR RI dengan presiden. "Kalau DPR RI - Presiden, BPK langsung ngasih ke DPR RI bukan ke Presiden. Tapi kalau untuk pemerintahan daerah harus bareng. Berarti ada mafia apa? Itu harus dibuat Pansus. Kalau temuannya itu bukan urusan dia, tapi BPK," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Penanganan Darurat Turap Longsor di Kali Baru Capai 90 Persen

    access_time19-02-2026 remove_red_eye6206 personNurito
  2. Simak Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Mudik Gratis Pemprov DKI

    access_time18-02-2026 remove_red_eye3814 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Warga RW 06 Pekayon Berbagi Takjil ke Pengendara

    access_time21-02-2026 remove_red_eye3065 personNurito
  4. Ini Aturan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Selama Ramadan dan Idulfitri 1447 H

    access_time17-02-2026 remove_red_eye2971 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Wagub Bersilaturahmi dengan Warga di Masjid Lautze

    access_time21-02-2026 remove_red_eye1580 personFolmer